PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RINGAN (STUDI PUTUSAN - NOMOR:227/PID.B/2014/PN.DPK)

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia tidak semua dapat dipenuhi secara sempurna, oleh sebab itu untuk menanggulangi atau mengurangi suatu kejahatan diperlukan suatu peraturan hukum tertulis yang disebut pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah penggelapan. Hal ini menarik karena kasus tindak pidana yang saya kaji terdapat putusan yang berbeda antara kasus yang sama sehingga menimbulkan permasalahan bagi saya. Adapun permasalahan yang yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan ringan dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penggelapan ringan No: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk dalam perkara yang telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan ringan dan apakah putusan No: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk dalam perkara penggelapan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan. Adapun sifat penulisan dari skripsi ini adalah bersifat dekskriptif. Maka penulis berkesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan ini adalah dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan keyakinannya dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses sidang yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Namun diketahuinya bahwa putusan Majelis Hakim belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perma No.2 tahun 2012, adapun perbedaan tersebut terletak pada hukuman yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Perma No.2 tahun 2012 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan namun dalam putusan hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 bulan, tanpa menjelaskan dalam pertimbangan hakim perihal hal-hal yang meringankan terdakwa dalam melakukan tindakan pidana dan hanya mempertimbangkan diri pelaku selama menjalankan proses persidangan dan diketahuinya bahwa hakim seharusnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat. Dan diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam sanksi yang diberlakukan dalam kasus Putusan No: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Saran dalam penelitian ini agar Dalam kehidupan sehari-hari perlunya peranan penuh masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya, Dalam memberikan putusan hakim harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak kejahatan.

1.  UEU-Undergraduate-11525-cover.Image.Marked.pdf - 606 KB
2.  UEU-Undergraduate-11525-pengesahan.Image.Marked.pdf - 261 KB
3.  UEU-Undergraduate-11525-persetujuan.Image.Marked.pdf - 227 KB
4.  UEU-Undergraduate-11525-pernyataan.Image.Marked.pdf - 252 KB
5.  UEU-Undergraduate-11525-publikasi.Image.Marked.pdf - 305 KB
6.  UEU-Undergraduate-11525-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 271 KB
7.  UEU-Undergraduate-11525-asbtrak.Image.Marked.pdf - 272 KB
8.  UEU-Undergraduate-11525-daftar isi.Image.Marked.pdf - 462 KB
9.  UEU-Undergraduate-11525-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 370 KB
10.  UEU-Undergraduate-11525-lampiran.Image.Marked.pdf - 535 KB
11.  UEU-Undergraduate-11525-bab 1.Image.Marked.pdf - 273 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD